Pemerintah Kota Bekasi terus berupaya meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan dalam sistem otonomi khusus yang diterapkan di daerah tersebut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat benar-benar digunakan dengan tepat dan efisien.

Menurut Walikota Bekasi, Rahmat Effendi, transparansi dalam pengelolaan keuangan menjadi kunci utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. “Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat melihat dengan jelas bagaimana dana yang diperoleh dari pemerintah pusat digunakan untuk pembangunan di Kota Bekasi,” ujar Rahmat Effendi.

Salah satu langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi untuk meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan adalah dengan memperkuat sistem pelaporan keuangan secara terbuka dan mudah diakses oleh publik. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Budget Analysis (IBA), Roy Salam, transparansi pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting dalam upaya menciptakan akuntabilitas dan integritas dalam pemerintahan. “Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat memantau secara langsung penggunaan dana publik dan mengawasi apakah dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan,” jelas Roy Salam.

Dalam konteks otonomi khusus Bekasi, transparansi pengelolaan keuangan juga menjadi penting mengingat alokasi dana yang diterima oleh daerah tersebut lebih besar dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bekasi perlu menjalankan sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel untuk memastikan bahwa dana tersebut benar-benar memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Melalui langkah-langkah konkret yang diambil oleh Pemerintah Kota Bekasi, diharapkan transparansi pengelolaan keuangan dalam sistem otonomi khusus di daerah tersebut dapat terus meningkat. Hal ini tidak hanya akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat tentang pengelolaan keuangan yang baik, tetapi juga akan membuka ruang untuk partisipasi publik dalam pengawasan dan pengawalan terhadap penggunaan dana publik. Dengan demikian, tujuan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kota Bekasi dapat tercapai secara optimal.