Transparansi keuangan pemerintah Kota Bekasi menjadi sorotan utama masyarakat dalam menuntut akuntabilitas yang tinggi. Keterbukaan informasi mengenai pengelolaan keuangan publik di Kota Bekasi menjadi kunci utama dalam memastikan tanggung jawab dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Menurut Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kota Bekasi, Ahmad, transparansi keuangan pemerintah sangat penting untuk mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan anggaran. “Dengan adanya transparansi keuangan, masyarakat dapat memantau dan mengawasi penggunaan anggaran oleh pemerintah dengan lebih baik,” ujar Ahmad.

Salah satu upaya pemerintah Kota Bekasi dalam meningkatkan transparansi keuangan adalah dengan mempublikasikan laporan keuangan secara berkala. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mewajibkan pemerintah untuk memberikan akses informasi kepada masyarakat.

Menurut Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, transparansi keuangan pemerintah adalah cermin dari komitmen pemerintah dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab. “Kita harus terus berupaya untuk meningkatkan transparansi keuangan sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat,” ujar Rahmat.

Dalam upaya memenuhi tuntutan masyarakat akan akuntabilitas, pemerintah Kota Bekasi juga melakukan kerjasama dengan lembaga pengawas independen seperti BPKP dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan publik di Kota Bekasi berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dengan adanya transparansi keuangan pemerintah Kota Bekasi, diharapkan dapat memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Sehingga, bersama-sama kita dapat menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel demi terwujudnya Kota Bekasi yang lebih baik.