Tindak korupsi merupakan penyakit yang merugikan bagi pembangunan suatu daerah, termasuk di Kota Bekasi. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi di Bekasi menjadi sangat penting untuk dilakukan. Dalam hal ini, peran pemerintah dan lembaga pengawas sangat diperlukan untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan dari upaya tersebut.

Menurut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, upaya pemberantasan korupsi di Bekasi harus dilakukan secara komprehensif dan terkoordinasi dengan baik. “Pemerintah daerah dan lembaga pengawas harus bekerja sama untuk menjamin keberhasilan dalam memerangi korupsi di Bekasi,” ujar Firli Bahuri.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah di Bekasi adalah dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan pendapat dari pakar hukum tata negara, Prof. Hikmahanto Juwana, yang menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan kunci dalam pencegahan korupsi.

Selain itu, lembaga pengawas seperti KPK dan Ombudsman juga memiliki peran penting dalam mengawasi dan menindak tindak korupsi di Bekasi. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, lembaga pengawas harus memiliki kewenangan yang cukup dan independen untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah.

Namun, upaya pemberantasan korupsi di Bekasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan lembaga pengawas saja. Masyarakat juga perlu turut serta dalam mengawasi dan melaporkan adanya indikasi korupsi kepada pihak yang berwenang. Hal ini sejalan dengan pendapat dari aktivis anti-korupsi, Donal Fariz.

Dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah, lembaga pengawas, dan masyarakat, diharapkan upaya pemberantasan korupsi di Bekasi dapat berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang nyata. Sehingga, Kota Bekasi dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam memerangi korupsi dan mempercepat pembangunan daerah.