Keterbukaan Informasi Publik dalam Pelaporan Anggaran Bekasi


Keterbukaan informasi publik dalam pelaporan anggaran Bekasi menjadi perhatian penting dalam upaya transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Sebagai salah satu kunci utama dalam good governance, keterbukaan informasi publik memainkan peran vital dalam memastikan pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien.

Menurut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bekasi, Bambang Susilo, keterbukaan informasi publik dalam pelaporan anggaran sangat penting untuk memberikan kejelasan kepada masyarakat mengenai penggunaan anggaran publik. “Dengan keterbukaan informasi publik, masyarakat dapat mengawasi dan menilai kinerja pemerintah dalam pengelolaan anggaran,” ujar Bambang.

Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi landasan hukum yang mengatur hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan akurat mengenai pengelolaan keuangan negara. Dalam Pasal 4 ayat (1) UU tersebut disebutkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memperoleh informasi yang dimiliki oleh Badan Publik.

Namun, dalam prakteknya, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi keterbukaan informasi publik dalam pelaporan anggaran di Bekasi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), masih terdapat keterbatasan akses informasi yang dialami oleh masyarakat dalam memperoleh data anggaran dari pemerintah daerah Bekasi.

“Keterbukaan informasi publik dalam pelaporan anggaran di Bekasi masih perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi yang mereka butuhkan,” ujar Direktur Eksekutif INDEF, Enny Sri Hartati.

Untuk itu, perlu adanya kerja sama antara pemerintah daerah Bekasi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat itu sendiri dalam memastikan keterbukaan informasi publik dalam pelaporan anggaran dapat terwujud secara maksimal. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di Bekasi dapat terjamin dan memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh masyarakat.